Wanua Ujung Siap Jalankan Program Pemberdayaan dan Media Publikasi Berbasis Desa

WanuaUjung- Komunitas Wanua Ujung tengah bersiap melangkah ke fase baru dalam kiprahnya sebagai wadah pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Dalam waktu dekat, Wanua Ujung akan mengajukan pengesahan sebagai organisasi resmi tingkat desa melalui Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, sekaligus memulai serangkaian program strategis.

Tim Kreatif Wanua Ujung

Inisiatif ini mencerminkan komitmen Wanua Ujung untuk hadir bukan hanya sebagai komunitas biasa, tetapi sebagai mitra aktif dalam pembangunan desa, khususnya di bidang literasi, media, dan partisipasi warga.

Fokus Awal Identitas Organisasi dan Fasilitas Lapangan

Langkah awal yang tengah dipersiapkan mencakup pembentukan identitas kelembagaan. Mulai dari pengadaan stempel resmi, pembuatan bendera organisasi, hingga rompi peliputan lapangan sebagai bentuk keseriusan dalam membangun struktur organisasi yang profesional dan akuntabel.

“Identitas visual penting sebagai simbol kehadiran kami di tengah masyarakat. Kami ingin tampil rapi, siap bekerja, dan diterima oleh semua pihak sebagai mitra pembangunan,” ujar salah satu pengurus Wanua Ujung.

Media Informasi dan Dokumentasi Kegiatan Desa

Salah satu program utama Wanua Ujung adalah pembangunan media publikasi berbasis desa, yang akan menampung berbagai konten seperti berita kegiatan, dokumentasi pembangunan, profil tokoh desa, hingga peliputan potensi lokal.

Website resmi yang tengah dikembangkan juga ditargetkan untuk bisa terverifikasi Google AdSense, sehingga bisa menjadi sumber pendanaan mandiri sekaligus platform yang profesional untuk publikasi desa.

“Kami tidak ingin hanya jadi penonton. Kami ingin warga desa punya suara sendiri, dan internet bisa jadi jembatan yang sangat kuat untuk itu,” tambahnya.

Kolaborasi dan Keterbukaan

Ke depan, Wanua Ujung membuka diri untuk berkolaborasi dengan pemerintah desa, sekolah, komunitas pemuda, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat. Semua kegiatan akan dilandasi dengan semangat gotong royong, transparansi, dan manfaat nyata untuk masyarakat.

Pengesahan secara hukum oleh pemerintah desa menjadi salah satu prioritas agar seluruh program yang dijalankan memiliki payung hukum yang kuat, sekaligus memudahkan akses ke sumber daya, pelatihan, dan kemitraan yang lebih luas.